Aktualisasi Nilai dan Demokrasi dan Perdamaian dalam Kurikulim Pendidikan

1. Nilai-Nilai Demokrasi

•         Musyawarah untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi bersama.

Kita kenal istilah musyawarah untuk mufakat. Benar bahwa suara terbanyak tidak berarti suara yang benar, tetapi mekanisme mencari kesepakatan bersama adalah mekanisme yang mengindikasikan adanya kesamaan hak dalam berpolitik warga Negara, sehingga perlu mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan bermasyarakat.

•        Kebersamaan dalam kesempatan politik yang setara untuk semua warga negara.

Setiap warga negara berkesempatan untuk dipilih dan menmilih dalam proses berpolitik prosedural denokrasi (Pemilu) dengan segala macam jenisnya. 

•          Keterbukaan dan partisipasi warga negara.

Adanaya keterbukaan partisipasi warga negara untuk melakukan konsolidasi politik seperti menggelar rapat umum, demontrasi, membuat somasi, berpartai dan tidak berpartai. Tidak boleh ada pemaksaan hak dan pendapat pada warga negara. 

•            Keadilan dan kebebasan.

Adanya keadilan yang dipraktekan dalam sebuah negara tanpa pandang bulu. Penegakkan hukum tanpa menjunjung tinggi supremasi hukum karenaitu hukum tidak boleh pandang bulu diterapkan. Keadilan dalam hak kesejahteraan termasuk menjadi hal prinsipil dalam demokrasi sehingga tidak boleh ada ketidak adilandistribusi dalam pembagian sumber-sumber kesejahteraan (ekonomi), keadilan prosudural atau keadilan atribut, keadilan yang ada karena proses-proses politik dan atribut politik warga negara dan keadilan perlakuan. Memperlakukan warga negara secara adil, tidak diskriminatif karena agama, suku, jenis kelamin, kelas sosial dan partai politik. 

•           Kejujuran dan tanggung jawab.

Prinsip ini mengindikasikan adanya praktek-praktek politik yang adil dan bertanggung jawab. Jujur dalam berpolitik sekaligus memiliki kesatuan berpolitik atau etika berpolitik dijunjung tinggi, tidak memanipulasi warga negara dalam praktek-praktek politik dengan atribusi-atribusi keagamaan, atnisitas, dan sukuisme. Tanggung jawab maknanya menjalani praktek politik sesuai fungsinya, fungsinya mensejahterakan rakyat dikerjakan bukan hanya memperkaya diri dan keluarga atau kelompoknya.

•     Nilai kekerasan

Berpolitik tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam memaksakan pendapat dan kekuasaanya. Berpolitik dengan penuh keramahan, berani kalah tidak berani menang saja, berpolitik tetapi mengutamakan silahtuim dan kesopanan-kesopanan.

2. Perdamaian dan Keadilan

Ø  Mengikuti prespektif human security, maka dalam menciptakan keadilan dan perdamaian mewajibkan melakukan hal-hal seperti:

o   Menciptakan rasa aman dalam aspek akses ekonomi untuk semua orang, tanpa pandang kelas sosial

o   Menciptakan rasa aman akses dalam kesehatan masyarakat ( pembelian obat dan periksa) untuk penyakit-penyakit menular dan berbahaya

o   Menciptakan rasa aman dalam bidang pendidikan, pendidikan untuk semua kalangan masyarakat minimal dari dasar sampai menengah dijamin oleh negara

o   Menciptakan rasa aman dalam aspek kultural, seperti aspek untuk mengekpresikan perbedeaan-perbedaan kultural sekaligus identitas-identitas yang berbeda

o   Menciptakan rasa aman dalam bidang politik, kebebsan berpolitik, termasuk berasosiasi, berpartai dan mengontrol pemerintah dengan cara-cara yang beradab

o   Menciptakan rasa aman dalam ruang publik seperti keselamatan dalam terminal, dijalan raya, di kereta, dalam pesawat dan seterusnya

3. Membumikan Perdamaian

• Memulai dengan hal-hal yang sifatnya (cronological manner) menguraikan kronologi kejadian konflik kekerasan, dengan memulai dari kondisi pra konflik, aktivitas perdamaian (peacemaking dan peace building) dengan negosiasi dan mediasi, serta aktivitas pasca konflik dengan intervensi kemanusiaan dan pendidikan perdamaian. Perseptktif historis-cronologis
• Mengerjakan aktivitas perdamaian mendasarkan pada kekayaan-kekayaan kultural (local wisdom) seperti untuk kasus-kasus di Ambon, Poso, Tarakan dan seterusnya. Persepktive kultural didahulukan
•  Mengerjakan aktivitas perdamaian yang berhubungan dengan persoalan-persoalan pemerintahan. Seperti memperbaiki tata kelola dan kinerja pemerintahan yang buruk (tidak efektif dan efisien), membuat keberlangsungan pemerintahan yang bersih dan transparan, jujur dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat mengakui kinerja pemerintahan yang baik (good governance). Perspektif pemerintahan yang baik
•  Melibatkan para aktor-aktor pemimpin agama, pemimpin adat (tokoh adat), selain aktor-aktor pemerintah pemerintah seperti kepala daerah (I, II, ataupun Menteri). Dengan demikian mempertimbangkan perspektif religius
• Melibatkan perempuan dalam proses perdamaian karena banyak perempuan memiliki potensi membangun perdamaian tetapi tidak dilibatkan, perspektif perempuan

4. Tantangan Perdamaian

•   Sekala kekerasan dari bersifat kecil menjadi sangat besar, seperti kekerasan antar kelompok (suku) yang semula indivudal. Contoh kekerasan Tarakan-antara suku Tidung dan Bugis (2010), Ampera-antarpreman Flores dan Ambon (2010) dan Bogor-seorang Ahmadiyah versus non Ahmadiyah (2010)
•  Terorisme yang dilakukan oleh kelompok masyarakat (beragama) atas masyarakat lainnya dengan menggunakan modus-modus baru dalam menyebarkan kekerasan. Dari teror sms bom sampai perampokan bersenjata sehingga menyebabkan adanya gerakan kekerasan dalam masyarakat
•     Konflik individual (Bogor), konflik antar militer (seperti di Israel-Palestina), konflik Tarakan, dan Ampera Jakarta bergerakan dalam bingkai lebel konflik agama dan teknis
•      Muncul gerakan kekerasan yang mendapatkan justifikasi dari aspek religius dan etnis, sehingga menjadi martir dalam aktivitas gerakan kekerasan
•    Ketidak adilan, ketidak pastian hukum, ketidak pastian politik, ekonomi dan kultural sehingga memunculkan diskriminasi dan kekerasan kolektif    

5. Menciptakan Keadilan

•       Mengikuti perspektif human security, maka dalam menciptakan keadilan dan perdamaian mewajibkan melakukan hal-hal seperti:
•       Menciptakan rasa aman dalam aspek akses ekonomi untuk semua orang, tanpa pandang kelas sosial
•       Menciptakan rasa aman dalam akses pada kesehatan masyarakat (pembelian obat dan periksa) untuk penyakit-penyakit menular dan berbahaya
•     Menciptakan rasa aman dalam bidang pendidikan, pendidikan untuk semua kalangan masyarakat minimal dari dasar sampai menengah dijamin oleh negara
•    Menciptakan rasa aman dalam aspek kultural, seperti aspek untuk mengekpresikan perbedeaan-perbedaan kultural sekaligus identitas-identitas yang berbeda
•      Menciptakan rasa aman dalam bidang politik, kebebsan berpolitik, termasuk berasosiasi, berpartai dan mengontrol pemerintah dengan cara-cara yang beradab
•      Menciptakan rasa aman dalam ruang publik seperti keselamatan dalam terminal, dijalan raya, di kereta, dalam pesawat dan seterusnya

7. Agenda Pendidikan Perdamaian

•         Melakukan aktivitas bersama dari level yang paling kecil dan terendah sekalipun terkait dengan meminimalisasikan kekerasan yang bersifat membahayakan kemanusian ( human security, seperti counter of terorisme, radikalisme dan kekerasan antar kelompok)

•         Membuat pendidikan perdamaian sebagai basis dalam mengajarkan nilai-nilai universal dalam masyarakat

•         Memikirkan dan melakukan aktivitas yang berbasis pada memanusiakan manusia, tidak memandang basis agama, etnis, dan sukuiesme

•         Mendorong negara untuk menciptakan pemerintah yang baik dalam pelayanan publik, seperti menghentikan perlakuan diskriminasi dalam pelayanan, meningkatkan mutu pendidikan dasar sampai menengah, pelayanan kesehatan dan ekonomi

•         Mendorong negara dan masyarakat umum untuk menghentikan tindakan korup, seperti melakukan korupsi, pungutan liar, ingin menang sendiri dan arogan 

8. Praktek Pendidikan Perdamaian

•     Memulai dengan materi pelajaran SMP, SMA dan perguruan tinggi yang berdiri sendiri, misalnaya perdamaian etnis dan agama di Indonesia
•       Jika tidak dengan materi kuliah maka digabungkan dalam salah satu pembahasan mata kuliah tertentu, seperti Civic Educatiaon yang sifatnaya keseharian untuk membentuk karakter mahasiswa atau peserta didik
•      Dimasukan dalam materi pelajaran ekstra kurikuler seperti field visit (kunjungan lapangan ) atau mata kuliah pilihan